JakartaVibes.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah taktis guna meredakan tekanan dollar Amerika Serikat (AS) terhadap nilai tukar rupiah.
Kementerian Keuangan menggelontorkan dana hingga Rp2 triliun per hari ke pasar obligasi domestik.
Langkah ini diambil guna menahan laju aliran modal keluar (capital outflow).
“Ketika rupiah melemah signifikan dari bulan Januari ke bulan April kemarin, orang kan bilang capital outflow. Saya lihat dong outflow-nya di mana sih yang paling besar?”
“Ternyata di bond market juga cukup signifikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).
Purbaya menambahkan bahwa sepanjang Januari hingga April, jumlah modal yang keluar dari pasar obligasi sebenarnya masih dalam batas yang dapat ditangani oleh pemerintah.
“Januari sampai April kemarin cuma berapa? Rp21 triliun, rupiah melemah dengan signifikan seperti itu. Jadi saya bilang kalau cuma Rp21 triliun mah gampang jaganya, saya punya uang cukup. Target pertama itu, mengembalikan yield ke level sebelumnya,” sambung Purbaya.
Mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Menkeu menjelaskan bahwa dana intervensi yang digelontorkan ke pasar obligasi tersebut berasal dari pengelolaan kas pemerintah.
Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini nilainya naik mencapai Rp434 triliun.
“Anda ingat kan saya punya SAL, Rp430 ya? SAL kita berapa? Tadi naik kayaknya. Rp434 triliun, jadi napas saya panjang,” tutur Purbaya sembari mengonfirmasi data tersebut kepada jajarannya.
Namun, saat didesak mengenai apakah dana intervensi pasar obligasi domestik ini sepenuhnya hanya bersumber dari SAL, Purbaya enggan merinci lebih jauh mengenai sumber dana cadangan lainnya.
“Mau pengin tahu saja, suka-suka saya. Nggak, kita pakai semua sumber dana yang ada secara optimal, gitu saja, bukan hanya SAL,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa likuiditas pemerintah masih sangat mumpuni untuk melanjutkan intervensi di pasar modal.
Bahkan dalam kondisi mendesak, Kemenkeu dapat mengandalkan sokongan dari sejumlah badan usaha di bawah naungannya, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Oleh karena itu, pemerintah menegaskan belum membutuhkan bantuan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi demi menarik minat investor asing.
“Kita baru cash management saja untuk memastikan harga bond-nya stabil. Kalau saya mampu sendirian, saya kerjakan sendiri. Jadi belum bisa, belum memanggil yang lain-lain,” terang Purbaya.
Purbaya optimistis kekuatan internal Kementerian Keuangan saat ini masih sangat solid untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
“Saya masih banyak punya cadangan tenaga bantuan kalau kepepet. Ada SMI, ada INA, ada ini, ada banyak tuh di bawah saya langsung. Jadi kita tidak memakai Danantara untuk menjaga stabilitas ini karena kekuatan kita cukup,” pungkasnya. (*)
