JakartaVibes.com, Jakarta – Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Harga minyak yang menembus lebih dari US$100 per barel berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam menahan beban subsidi energi.
Para ekonom menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak lonjakan harga minyak terhadap ekonomi domestik.
Jika tidak diantisipasi, kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi tinggi, menurunkan daya beli masyarakat, hingga memperbesar risiko resesi.
Risiko Kenaikan BBM dan Dampak Inflasi
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan kenaikan harga minyak dunia dapat memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila kemampuan APBN dalam menahan subsidi semakin terbatas.
Menurut Fahmy, kenaikan harga BBM akan memicu efek domino terhadap perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kalau harga energi subsidi dinaikkan, ini akan membawa dampak inflasi yang cukup tinggi. Kemudian daya beli masyarakat menurun dan beban rakyat kecil semakin berat,” ujar Fahmy, Senin (9/3/2026).
Baca Juga: Waktu Terbaik Hubungan Intim Suami Istri Saat Ramadan Menurut Islam dan Penjelasan Medis
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM juga berisiko besar jika dilakukan menjelang periode mudik Lebaran.
Pada masa tersebut, permintaan barang dan jasa biasanya meningkat sehingga inflasi secara alami sudah terjadi.
“Cukup riskan kalau dinaikkan sekarang, apalagi berdekatan dengan hari raya. Saat Lebaran biasanya terjadi inflasi, sehingga bisa terjadi inflasi ganda atau double counting inflation,” kata Fahmy.
Ancaman Resesi dan Gelombang PHK
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga BBM berpotensi mendorong ekonomi Indonesia menuju tekanan resesi apabila tidak ditangani secara tepat.
Bhima memprediksi inflasi tahunan bisa melonjak hingga kisaran 6–8 persen apabila harga BBM naik karena tidak mampu lagi ditopang oleh subsidi pemerintah.
Kondisi tersebut dapat memicu penurunan daya beli masyarakat secara signifikan. Dampaknya, permintaan industri melemah dan berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ujungnya PHK akan naik tajam di semua sektor, termasuk industri manufaktur dan perdagangan,” ujar Bhima.
Menurutnya, penurunan aktivitas ekonomi juga dapat memperbesar jumlah masyarakat kelas menengah yang jatuh ke kelompok rentan miskin hingga miskin.
“Jumlah kelas menengah yang turun menjadi rentan dan miskin bisa naik signifikan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia berisiko masuk ke dalam resesi ekonomi,” tambahnya.
Usulan Realokasi Anggaran Negara
Untuk mengantisipasi tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia, Bhima mengusulkan pemerintah melakukan realokasi anggaran dari sejumlah program besar yang saat ini menyedot anggaran negara.
Beberapa program yang disebut dapat dipertimbangkan untuk direalokasi sementara antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga proyek besar lainnya.
Menurut Bhima, menjaga stabilitas harga dan inflasi saat ini lebih mendesak dibandingkan menjalankan program baru dengan anggaran besar.
“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk memperkuat ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM, baik nonsubsidi maupun subsidi, sebaiknya dihindari karena anggaran masih bisa digeser terlebih dahulu,” ujarnya.
Celios memperkirakan potensi realokasi anggaran dari sejumlah program tersebut dapat mencapai sekitar Rp340 triliun.
“Hitungan Celios ada sekitar Rp340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes, dan belanja lain yang tidak produktif,” kata Bhima.
Harga Minyak Berpotensi Tembus US$150
Sementara itu, Fahmy Radhi memperkirakan harga minyak dunia masih berpotensi terus meningkat. Ada dua faktor utama yang mendorong lonjakan harga energi global saat ini.
Pertama adalah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kedua, langkah Iran yang menutup Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.
Selat tersebut menjadi jalur utama pengiriman minyak global, sehingga gangguan pada jalur tersebut langsung berdampak terhadap harga energi internasional.
Jika kondisi geopolitik terus memanas, harga minyak bahkan diperkirakan bisa menembus level US$150 per barel.
Padahal, dalam APBN Indonesia asumsi harga minyak dunia hanya ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Bahkan menurut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kemampuan fiskal pemerintah hanya mampu meredam gejolak harga hingga sekitar US$90 per barel.
Dengan harga minyak yang kini sudah jauh melampaui asumsi tersebut, tekanan terhadap APBN diperkirakan semakin berat.
“Karena hal ini, beban fiskal kita sekarang menjadi sangat berat, terutama untuk subsidi energi,” kata Fahmy.
Pemerintah Diminta Segera Antisipasi
Melihat kondisi tersebut, para ekonom menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis agar lonjakan harga minyak dunia tidak menimbulkan dampak besar bagi ekonomi nasional.
Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah melakukan refocusing atau pengalihan anggaran dari program nonprioritas untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi daya beli masyarakat.
“Disarankan agar dilakukan refocusing anggaran yang besar, sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi,” pungkas Fahmy. (RAM)
