Muhammad Mizriyanto (36), staf Kelompok Kerja (Pokja) Produktif pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dilaporkan menggunakan ijazah sarjana yang diduga palsu. Selain itu, yang bersangkutan juga disebut kerap mencatut nama BP3OKP serta salah satu institusi negara dalam sejumlah urusan pribadi dan pertemuan proyek, Kamis (4/12).
Nama Tidak Ditemukan dalam Sistem Pendidikan Tinggi
Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber resmi, Mizriyanto mengklaim sebagai lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta tahun 2016. Namun pemeriksaan terhadap data pendidikan menunjukkan ketidaksesuaian.
- PDDIKTI: Tidak ditemukan nama Muhammad Mizriyanto sebagai mahasiswa maupun lulusan.
- Sistem akademik internal Universitas Esa Unggul Jakarta (SIAKAD/SSO): Tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif maupun alumni.
- Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) universitas: Mengonfirmasi tidak pernah memiliki catatan atas nama yang bersangkutan.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan Mizriyanto adalah dokumen palsu.
Kerap Mencatut Nama BP3OKP dan Institusi Negara
Selain dugaan pemalsuan ijazah, beberapa sumber masyarakat sipil dan rekan kerja menyebut Mizriyanto sering menggunakan nama BP3OKP serta salah satu institusi negara dalam berbagai pertemuan proyek yang tidak berkaitan dengan tugas dinas.
Beberapa pihak bahkan mengaku dijanjikan akses proyek dengan mengatasnamakan institusi tersebut. Praktik ini dinilai berbahaya karena dapat menciptakan persepsi seolah-olah ada dukungan resmi dari lembaga negara.
Tanggapan Kelompok Sipil Papua
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua memberikan respons keras atas temuan tersebut. Aktivis Transparansi Papua (ATP) menilai kasus ini harus segera ditangani secara terbuka. “BP3OKP harus bertindak cepat, transparan, dan melaporkan kasus ini kepada aparat hukum,” kata perwakilan ATP.
Senada dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Papua meminta investigasi menyeluruh. “Segera usut tuntas kasus ini. Jangan biarkan kebohongan merusak kepercayaan publik Papua. Pembangunan Papua butuh integritas, bukan penipu bermental korup,” tegas mereka.
Menunggu Sikap Resmi BP3OKP
Hingga berita ini diturunkan, BP3OKP belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan pemalsuan ijazah maupun pencatutan nama institusi tersebut. Publik menanti langkah tegas lembaga untuk memastikan integritas aparatur dan menjaga kepercayaan masyarakat Papua.
