JakartaVibes.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah cepat dalam merespons dinamika sosial di lapangan.
Menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kadishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan kesalahpahaman antara petugas dengan pengemudi ojek daring (ojek online/ojol) yang sempat viral beberapa hari lalu telah diselesaikan secara kekeluargaan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Budi saat memimpin Apel Arahan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Apel ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Dishub, petugas lapangan, serta perwakilan dari komunitas ojol DKI Jakarta.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini harus diambil dengan langkah cepat, dan alhamdulillah Sudin Perhubungan Jakarta Timur telah melakukan silaturahmi secara kekeluargaan kepada Bapak Sulis atau Bapak Agung, driver ojol,” kata Budi Awaluddin dalam arahannya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi mengklarifikasi sekaligus meluruskan kabar bohong (hoaks) yang telanjur berkembang di masyarakat.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa sepeda motor milik pengemudi ojol ditahan dan pemiliknya dimintai uang sebesar Rp250.000,00 agar kendaraan tidak dipindahkan ke Satlantas.
Budi memastikan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Fakta yang terjadi di lapangan adalah pemilik kendaraan langsung mengambil sepeda motornya pada hari yang sama tanpa dipungut biaya apa pun, melainkan hanya membuat surat pernyataan.
“Perlu kami luruskan pemberitaan di media juga ya bahwa isu yang berkembang adalah Pak Sulis itu motornya ditahan, ya diminta uang Rp250.000 ya, dan ya tiga hari kalau enggak diambil itu akan ditaruh di Satlantas ya? Seperti itu. Bahwa itu hoax!” tegas Budi.
Ia menambahkan, kehadiran Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur ke kediaman ojol tersebut murni untuk menjaga hubungan baik.
“Bahwa kami pada hari itu Pak Sudin Jakarta Timur hadir ke sana ya tidak membawa motornya Pak Sulis, tapi hadir silaturahmi dalam rangka kekeluargaan karena kondisinya sudah terjadi kegaduhan di media sosial,” tambahnya.
Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi besar bagi internal Dishub DKI Jakarta. Ke depan, penertiban parkir liar akan tetap berjalan, tetapi dengan metode yang jauh lebih komunikatif.
Petugas diinstruksikan untuk memberikan tenggat waktu toleransi dan mengutamakan teguran lisan jika pemilik kendaraan berada di lokasi.
“Ke depan penertiban akan terus kita lakukan, namun penertiban harus mengedepankan sisi humanis, persuasif, dialogis. Jadi, jangan ada nanti ya kita tunggu dulu dalam jangka waktu lima menit, ini ada enggak motornya orangnya ada di sini. Kalau memang sudah dinaikkan motornya ya dan ada orangnya, maka kita turunkan dan kita ajak dialog teman-teman semua.” paparnya.
Selain melakukan evaluasi internal, Dishub DKI Jakarta juga menyerap aspirasi dari pengemudi ojol.
Berdasarkan masukan yang diterima, Dishub berencana mengundang pihak pengelola gedung dan operator ojol guna merumuskan penyediaan ruang parkir khusus di area komersial atau perkantoran.
Lebih lanjut, sinergi ini akan dikukuhkan melalui nota kesepakatan kerja sama (MoU).
Program kerja sama yang disiapkan meliputi seminar tertib lalu lintas, pelatihan teknis kendaraan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), hingga kolaborasi pemantauan kondisi jalan.
Guna mendukung kelancaran laporan dari masyarakat dan komunitas ojol, Dishub DKI Jakarta juga akan segera meluncurkan layanan call center bebas pulsa.
Di akhir arahannya, Budi mengingatkan jajarannya bahwa tugas pelayanan publik di jalan raya menuntut kesabaran ekstra sekaligus ketegasan yang terukur.
“Untuk itu ya saya memahami bahwa tugas ini memang tidak mudah ya, dan setiap penertiban harus dilakukan secara humanis. Dan sesuai SOP, profesional, berempati ya, namun tetap tegas, dan kita mengedepankan komunikasi yang baik,” tutup Budi. (*)
