Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk turut serta membela hak-hak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pembukaan Kongres Nasional IV Kongres Advokat Indonesia di Bandung, Senin (10/2/2025).
“Jika KAI berkenan membantu konsumen, khususnya MBR yang rumahnya tidak dibangun sesuai janji developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama,” ujar Menteri Ara.
Sebagai langkah konkret, Menteri Ara menyatakan kesiapannya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan KAI guna memastikan hak-hak MBR sebagai konsumen tetap terjaga.
“Kemarin saya meninjau beberapa perumahan subsidi di Bekasi dan menemukan sejumlah permasalahan, seperti banjir dan retakan pada bangunan. Jika KAI bersedia membantu mengawal hal ini, silakan kita buat MoU,” katanya.
Menteri PKP menegaskan komitmennya dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dengan memastikan rumah subsidi berkualitas dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa skema KPR FLPP menggunakan APBN, di mana 75 persen dananya berasal dari APBN, sementara 25 persen dari perbankan.
Selain itu, Menteri Ara menegaskan bahwa pengembang wajib bertanggung jawab terhadap perbaikan fasilitas dan sarana yang mengalami kerusakan, demi kenyamanan penghuni.
“Kita harus kawal bersama agar masyarakat tetap nyaman dan sehat,” ujarnya.
Ketua Umum DPP KAI, Siti Jamaliah Lubis, menyambut baik ajakan kerja sama tersebut.
“Kami sangat terbuka untuk MoU. Saya pastikan para advokat di KAI akan menjaga kode etik. Jika ada yang melanggar, kami akan berikan teguran keras,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo.
